Ketenagakerjaan
Permasalahan Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang
Form Konsultasi Online
Menu
Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan
Outsourcing Di Indonesia
Secara sederhana, outsourcing dimaknai sebagai tenaga kerja yang berasal dari luar perusahaan atau pihak ketiga untuk mengerjakan pekerjaan tertentu dan spesifik pada perusahaan lainnya. Sehingga
Ketenagakerjaan
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Omnibus Law sendiri diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut ketentuan dalam Undang – undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam Undang –
Ketenagakerjaan
Jenis Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja merupakan suatu kebutuhan dasar yang menjadi kitab suci antara pekerja dengan pihak yang mempekerjakan agar terjalin hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan kerja. Berdasarkan
Ketenagakerjaan
Pembuatan Peraturan Perusahaan
Peraturan perusahaan sebagai peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 angka (20)
Ketenagakerjaan
Penting Membuat Peraturan Perusahaan
Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan jasa dan/atau barang baik nasional maupun multinasional dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pastinya membutuhkan suatu
Ketenagakerjaan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (2)
Permohonan untuk penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diajukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan disertai alasan yang
Ketenagakerjaan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (1)
Apabila segala upaya telah dilakukan namun pemutusan hubungan kerja tetap tidak dapat dihindarkan, maka maksud pemutusan hubungan kerja tersebut wajib dirundingkan terlebih dahulu secara sukarela
Ketenagakerjaan
Penerapan Asas No Work No Pay
Perlu diperhatikan bahwa asas no work no pay ini baru berlaku apabila pekerja/buruh tersebut tidak melakukan pekerjaannya karena keinginannya sendiri atau pekerja/buruh lalai dalam melakukan
Ketenagakerjaan
Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan
Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Adapun terhadap unsur pertama, yakni pekerjaan (arbeid)
Ketenagakerjaan
Tenaga Kerja Outsourcing di PHK pada masa Pandemik Covid-19
Pandemi Covid-19 pertama kali masuk di Indonesia dan diumumkan oleh Presiden RI bersama dengan menteri Kesehatan Indonesia di Istana Kepresidenan pada bulan maret 2020. Adanya
Ketenagakerjaan
Merumahkan Karyawan Outsourcing Ditengah Pandemik Covid-19
Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat di Indonesia mengakibatkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk menahan laju penyebaran virus corona berimbas pada aktivitaas dunia usaha dan
Ketenagakerjaan
Keadilan Dalam Perjanjian Kerja Outsourcing Ditengah Pandemik Covid-19
Dasar pemberlakuan sistem kerja outsourcing ini terkait dengan perjanjian yang disepakati antara pengusaha dan calon pekerja. Perjanjian yang berlaku adalah perjanjian baku atau yang disebut
Artikel Hukum
Kekuasaan Mengadili Pengadilan
Kekuasaan mengadili yang disebut yurisdiksi (jurisdiction) atau kompetensi/kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan/kewenangan mengadili
Ketenagakerjaan
BIPARTIT DAN TRIPARTIT PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Bipartit menyajikan opsi penyelesaian perselisihan. Di dalam perundingan bipartit, pihak berselisih dapat menyepakati salah satu dari tiga opsi berikut ini : sepakat mengakhiri perselisihan dengan
Ketenagakerjaan
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TINGKAT KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
Apabila pengadilan tingkat pertama belum menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka para pihak dapat menempuh upaya hukum berikutnya. Hierarki upaya hukum terhadap putusan Pengadilan
Ketenagakerjaan
PERKARA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) merupakan pengadilan khusus (special court) di bidang perburuhan. PHI dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Ketenagakerjaan
PERJANJIAN BERSAMA TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Agar mempunyai kekuatan legal, Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) perlu didaftaran ke Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”). Supaya mengikat dan tidak menuai gugatan hukum di kemudian hari,
Ketenagakerjaan
PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Norma Hukum yang bagus perlu dibuat di suatu lembaga, tidak terkecuali di perusahaan. Hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha di suatu perusahaan adalah berdasarkan hubungan
Ketenagakerjaan
PENGACARA KETENAGAKERJAAN DALAM PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Salah satu keunikan UU PPHI adalah memberi hak kepada pengurus organisasi pekerja – meskipun bukan advokat – mewakili anggotanya bersidang di dalam Pengadilan Hubungan Industrial
Ketenagakerjaan
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM SISTEM KERJA KONTRAK/PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) secara garis besar mengatur mengenai perlindungan, hak, kewajiban secara garis besar mengatur mengenai perlindungan, hak, kewajiban
Ketenagakerjaan
MUTASI DAN DEMOSI MERUPAKAN HAK PERUSAHAAN
Selama diatur secara jelas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan/ atau perjanjian kerja bersama, maka pekerja tidak boleh menolak mutasi dan demosi apabilan sudah diatur
Ketenagakerjaan
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG TIDAK BERALASAN HUKUM
Setiap Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) harus beralasan hukum. Saat ini terdapat puluhan alasan PHK yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU
Ketenagakerjaan
DANA PENSIUN YANG TIDAK DIBAYAR PERUSAHAAN
Dari semua alasan hukum yang melatarbelakangi berakhirnya hubungan kerja pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) telah menentukan nilai atau kompensasi dari
Ketenagakerjaan
UPAH PEKERJA YANG TIDAK DIBAYAR PERUSAHAAN
Upah adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada seseorang atas jasa kerja yang dilakukannya melaksanakan pekerjaan tertentu di perusahaan dimaksud. Jumlah upah yang diberikan oleh
