Hukum Keluarga
Istri Sirih Bisa Mendapatkan Harta Gono Gini
Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam baik dalam Al-Qur’an, maupun Hadits. Dalam kitab fikih klasikpun tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama. Dalam hal
Form Konsultasi Online
Menu
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
Pembagian Harta Gono Gini Yang Masih Kredit
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila Pengertian harta bersama disebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Salah satu pengertian
Hukum Keluarga
Cara Menghitung Pembagian Harta Gono-Gini
Yang dimaksud dengan harta gono-gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka. Perkawinan yang dimaksud ialah perkawinan yang sah, sesuai
Perceraian
Alasan-Alasan Perceraian
Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Perceraian hanya dapat dilakukan
Perceraian
Pegawai Negeri Sipil Mengajukan Cerai
Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri yang berkedudukan sebagai penggugat maupun
Hukum Keluarga
Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris dalam Keadaan Afwezigheid
Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan sesuai kaidah hukumnya. Sedangkan untuk hal keadaan
Hukum Keluarga
Akibat Hukum Kembalinya Seseorang Dalam Keadaan Afwezigheid Terhadap Harta Perkawinan
Akibat dari afwezigheid terhadap perkawinan adalah sebagai berikut: pertama, Apabila pemanggilan itu tidak berhasil, maka menurut Pasal 494 BW, Pengadilan Negeri dapat mengizinkan suami atau
Perbankan
Kewajiban Bank Untuk Menjaga Kerahasiaan
Hukum Perbankan tentang penyimpanan dana di bank secara prinsip mewajibkan perbankan untuk menjaga dana yang disimpan nasabah dengan suatu usaha yang maksimal agar tetap aman.
Perceraian
Persoalan Perceraian di Indonesia
Konflik dalam perkawinan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, meskipun demikian, masyarakat cenderung menilai konflik sebagai bentuk suatu permusuhan, tindakan agresif, penuh kekerasan dan membuat
Hukum Keluarga
Dispensasi Kawin
Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Pasal 1 Ayat 5, Dispensasi kawin dikatakan sebagai pemberian izin
Harta Bersama
Persoalan Keadilan Dalam Pengaturan Harta Bersama
Pembagian harta bersama dalam perkawinan perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak
Harta Bersama
Manfaat Perjanjian Kawin
Perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak calon suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak
Harta Bersama
Harta Perkawinan Akibat Sengketa Yang Terjadi Setelah Perceraian
Harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) diatur dalam hukum positif, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, segala urusan
Harta Bersama
Hak Istri dalam Harta Bersama Dalam Perkawinan
Sebagaimana telah dibahas bahwa suami mempunyai kekuasaan yang begitu besar atas harta bersama, baik dalam pengurusan (beheren) maupun dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya memutus (beschikken) tanpa
Hukum Keluarga
Pengurusan Harta Bersama Dalam Perkawinan
Pada prinsipnya, kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, baik dengan atas nama atau
Hukum Keluarga
Sebelum adanya sengketa dalam proses Waris
Terjadinya konflik keluarga dalam hal waris bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan sehingga ahli waris idak memahami apa yang menjadi hak atau kewajibannya terhadap harta waris.
Hukum Keluarga
Restitusi Korban Tindak Pidana Terhadap Anak
Ahkir-akhir ini korban tindak pidana kejahatan terhadap anak seperti : korban kekerasan fisik dan/atau psikis, korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, korban anak yang dieksploitas secara
Hukum Keluarga
Setelah Adanya Perceraian, Hak Asuh Diperebutkan
Kasus perceraian di Indonesia selalu menunjukkan keunikan setiap tahun. Bermacam alasan untuk mengajukan perceraian dari alasan ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah ekonomi keluarga
Harta Bersama
Harta Bersama Di Jual Oleh Istri Tanpa Persetujuan Suami
Dalam perkawinan harta yang di peroleh selama perkawinan itu berlangsung adalah harta bersama, sebagiamana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Hak Asuh Anak
Adopsi Anak Secara Legal
Adopsi anak merupakan hal baru, berbagai macam motivasi dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mempunyai anak melalui adopsi, namun pengetahuan masyarakat awam masih kurang mengenai
Harta Bersama
Macam Sita yang dapat diajukan sebagai Gugatan Tambahan
Ada beberapa macam sita yang dapat diajukan sebagai gugatan tambahan atau asesor : Conservatoir Beslag (CB) atau sita jaminan berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR.
Harta Bersama
Akibat Hukum Pencabutan Gugatan
Satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan gugatan dan akibat hukum pencabutan gugatan. Alasan pencabutan gugatan sangat bervariasi,
Hukum Keluarga
Macam Perceraian Dalam Pengadilan Agama
Sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang merupakan idaman bagi setiap insan manusia. Tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal dalam rumah tangga. Kenyataan
Hak Asuh Anak
Pengajuan Gugatan
Pengajuan Gugatan dapat dilakukan setiap orang yang mengalami atau merasa dirugikan haknya oleh orang lain melalui pengadilan. Bentuk Gugatan dapat diajukan secara lisan atau secara
Artikel Hukum
Kekuasaan Mengadili Pengadilan
Kekuasaan mengadili yang disebut yurisdiksi (jurisdiction) atau kompetensi/kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan/kewenangan mengadili
