Perkawinan
Status Anak Diluar Nikah
Anak yang dilahirkan dalam keadaan suci (fithrah) tanpa dosa dan noda yang seyogyanya sejak dini harus dimulai dengan memberikan perlindungan hukum kepadanya supaya jelas status
Form Konsultasi Online
Menu
Perkawinan
Perkawinan
Mekanisme Pengajuan Dispensasi Nikah
Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, Permohonan
Perkawinan
Sebab Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan
Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan diadakan bukan untuk sementara dan bukan ikatan lahir saja, melainkan ikatan lahir dan
Perkawinan
Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan
Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: ”Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak
Perkawinan
Pentingnya Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Gono-Gini
Perjanjian perkawinan diperlukan untuk mempermudah dalam memisahkan mana yang merupakan harta gono-gini dan mana yang bukan agar jika terjadi perceraian, pembagian harta gono-gininya dapat dengan
Hukum Keluarga
Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris dalam Keadaan Afwezigheid
Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan sesuai kaidah hukumnya. Sedangkan untuk hal keadaan
Hukum Keluarga
Akibat Hukum Kembalinya Seseorang Dalam Keadaan Afwezigheid Terhadap Harta Perkawinan
Akibat dari afwezigheid terhadap perkawinan adalah sebagai berikut: pertama, Apabila pemanggilan itu tidak berhasil, maka menurut Pasal 494 BW, Pengadilan Negeri dapat mengizinkan suami atau
Perbankan
Kewajiban Bank Untuk Menjaga Kerahasiaan
Hukum Perbankan tentang penyimpanan dana di bank secara prinsip mewajibkan perbankan untuk menjaga dana yang disimpan nasabah dengan suatu usaha yang maksimal agar tetap aman.
Perbankan
Kerahasiaan Bank Terkait Harta Bersama Dalam Perkawinan
Dalam Putusan Mahkamah Konstirusi Nomor : 64/PUU-X/2012, bahwa kerahasiaan bank dapat diterobos dalam hal perkara perceraian. Putusan tersebut sesuai dengan petitum dari pemohon, namun dilihat
Hukum Perkawinan
Pemberdayaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah
Cita-cita untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana disebut dalam KHI atau untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor
Hukum Perkawinan
Peran Dispensasi Kawin yang Dikeluarkan oleh Pengadilan Agama
Jika sebuah pernikahan yang dilakukan tidak atas kesungguhan dari masing-masing pasangan, maka yang terjadi adalah sebuah permasalahan yang tidak pernah berakhir. Pernikahan dini sangat banyak
Hukum Perkawinan
Dispensasi Kawin yang Dikeluarkan oleh Pengadilan Agama
Perkawinan yang dicatatkan secara sah dalam Pengadilan Agama akan membantu melindungi hak dari masing-masing pasangan suami-isteri. Sebab tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang adalah untuk membentuk
Hukum Pidana
Asmara Yang Dilarang Hukum
Perselingkuhan selain dilarang oleh agama juga dapat memicu retaknya bahtera rumah tangga. Jika perselingkuhan telah mengarah ke perbuatan zina, maka suami/istri dari pasangan yang melakukan
Hak Asuh Anak
Adopsi Anak Secara Legal
Adopsi anak merupakan hal baru, berbagai macam motivasi dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mempunyai anak melalui adopsi, namun pengetahuan masyarakat awam masih kurang mengenai
Hak Asuh Anak
Pengajuan Gugatan
Pengajuan Gugatan dapat dilakukan setiap orang yang mengalami atau merasa dirugikan haknya oleh orang lain melalui pengadilan. Bentuk Gugatan dapat diajukan secara lisan atau secara
Artikel Hukum
Kekuasaan Mengadili Pengadilan
Kekuasaan mengadili yang disebut yurisdiksi (jurisdiction) atau kompetensi/kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan/kewenangan mengadili
Hak Asuh Anak
Beda Permohonan dengan Gugatan
Permohonan dan Gugatan sebagian besar orang awan tidak mengerti perbedaan antara keduanya karena kedua istilah tersebut sangat berkaitan dengan materi yang diajukan untuk dilakukan
Artikel Hukum
Syarat Penggabungan Gugatan
Ada 2 (syarat) pokok penggabungan gugatan, yaitu: Terdapat hubungan erat Menurut Soepomo “antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin” (innerlijke samenhang). Dalam
Artikel Hukum
Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat
Dalam hukum adat dikenal adanya harta gono-gini, dan harta pusaka atau harta asal. Gono-gini diartikan sebagai harta perolehan bersama selama bersuami-isteri. Sedangkan harta asal lebih
Artikel Hukum
Harta Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan
Ada jenis harta perkawinan, yaitu : Harta Bersama dan Harta Bawaan. Harta Bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan yang dalam hukum adat disebut harta
Artikel Hukum
Hak Waris Anak Tiri
Hak warisan dapat diberikan terhadap anak kandung ataupun anak tiri melalui surat wasiat yang diberikan oleh orang tuanya. Anak tiri merupakan anak salah seorang suami
Hukum Keluarga
Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Menikah
Prjanjian perkawinan idealnya dibuat sebelum melaksanakan pernikahan, namun dewasa ni tidak menutup kemungkinan perjanjian perkawinan dibuat setelah menikah A&A law office merupakan kantor pengacara terbaik
Perkawinan
WNA Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Atas Dasar Perkawinan
A&A Law Office adalah pengacara terbaik bagi pasangan kawin campur dengan memberikan layanan konsultasi hukum dan pendampingan hukum atas segala permasalahan terkait hukum keluarga Cara
Perkawinan
Prenuptial Agreement in Indonesia
Making a prenuptial agreement in Indonesia can help you protect premarital assets and plan for the unexpected, as you enter your marriage relationship. Prenuptial agreements
Perkawinan
Perkawinan Beda Agama
Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam Pasal 35 huruf a jo. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU
