Hukum Bisnis
Materai Elektronik
Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai mengatur lebih rinci terkait kapan bea meterai menjadi terutang. Saat terutang bea meterai
Form Konsultasi Online
Menu
Perusahaan
Persyaratan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara. Pelaku usaha terdiri atas (i)
Perusahaan
Pembayaran Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui
Perusahaan
Kontrak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Kontrak elektronik merupakan suatu wujud kesepakatan para pihak di dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen. Kontrak elektronik yang ditujukan
hukum kesehatan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit
Perpajakan
Kebijakan Perpajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Pemerintah melakukan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa penurunan tarif menjadi sebesar 22% yang berlaku pada Tahun
Perkawinan
Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan
Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: ”Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak
Hukum Pidana
Bahaya Narkoba
Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya. Obat-obat yang berbahaya yang dimaksudkan adalah yang semacamnya, seperti heroin, ganja, kokain, ekstasy, futaw, dan lain-lain.
Hukum Pidana
Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Islam
Suatu konsekuensi dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Menurut asas praduga tak bersalah, semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya
Hukum Pidana
Alat Bukti Keterangan Saksi
Keterangan saksi dalam pasal 1 angka 27 KUHAP adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang
Perpajakan
Perlakuan Perpajakan Bagi Penyedia Platform Marketplace
Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang atau Pengusaha Kena Pajak penyedia jasa yang diterima
Perpajakan
Perlakuan Perpajakan Bagi Pedagang Dan Penyedia Jasa Serta Pencabutan Persetujuan Penyedia Platform Marketplace
Pedagang atau penyedia jasa yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa secara elektronik (e-commerce) melalui penyedia platform marketplace melaksanakan kewajiban pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Perpajakan
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Barang Mewah, Dan Penghasilan Atas Transaksi Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
Perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) atas barang dan/atau jasa di dalam daerah pabean dapat dilakukan melalui: platform (wadah elektronik) marketplace (pasar elektronik); atau platform (wadah
Perusahaan
Perlakuan Bea Masuk Transaksi Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
Perlakuan Impor Barang yang Transaksinya Dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace Impor barang yang: transaksinya dilakukan melalui penyedia platform marketplace yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea
Perpajakan
Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-163/PJ.13/2019 perihal Penyampaian Petunjuk Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Badan
Perusahaan
Pertukaran Informasi Pemilik Manfaat Dari Korporasi
Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari
Perusahaan
Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat Dari Korporasi
Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak
Perusahaan
Kualifikasi Pemilik Manfaat Dari Korporasi
Setiap korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari korporasi yang dilakukan melalui penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. Korporasi yang sebagaimana dimaksud terdiri atas:
Perusahaan
Pemberian Pelayanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika
Pemberian pelayanan purna jual berupa (i) ketersediaan pusat layanan purna jual dan (ii) ketersediaan suku cadang, harus tetap diberikan paling sedikit selama 1 (satu) tahun
Perusahaan
Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika
Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektonika dan Produk
Perusahaan
Larangan Ekspor Barang
Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Barang Dilarang Ekspor adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perbankan
Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan terdapat 5 pihak yang diberikan kewenangan masing-masing yaitu: Komite Stabilitas Sistem Keuangan; Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah komite yang
Perusahaan
Kewajiban Badan Usaha Tetap
Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi subjek pajak luar
Perusahaan
Bentuk Usaha Tetap
Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang memenuhi
Perusahaan
Bentuk Lain Dari Bentuk Usaha Tetap
Lebih lanjut, bentuk usaha berikut ini juga dikategorikan sebagai Bentuk Usaha Tetap, meskipun tidak memenuhi kriteria yang telah disebutkan di artikel sebelumnya: BACA JUGA
