Sekretaris perusahaan adalah perorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dan wajib dimiliki oleh setiap emiten atau perusahaan publik. Sekretaris
Untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang perdagangan, Menteri Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan
Pemerintah ingin mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang perdagangan, maka dihapuslah kewajiban mendaftar ulang Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Permohonan dapat diajukan
Permohonan perubahan anggaran dasar CV, firma, dan/atau persekutuan perdata diajukan oleh pemohon kepada Menkumham dengan mengisi format isian perubahan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Permohonan
Dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan
Dalam melakukan pendaftaran pendirian persekutuan komanditer/CV, firma dan/atau persekutuan perdata, pemohon harus terlebih dahulu melakukan pengajuan nama. Pengajuan tersebut ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Layanan Urun Dana melibatkan 3 pihak utama yaitu penyelenggara, penerbit dan pemodal, sebagai berikut: Penyelenggara; Penyelenggara harus berbentuk perseroan terbatas atau koperasi dengan modal paling
Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Dengan Layanan Urun Dana berbasis teknologi
Direktur Jenderal Perdagangan Internasional menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 01/DAGLU/PER/3/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan
Proses persidangan akan diakhiri dengan pengambilan keputusan Mahkamah Pelayaran berdasarkan alat bukti, hukum internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran. Keputusan tersebut dituangkan dalam
Pada dasarnya pemeriksaan kecelakaan kapal merupakan serangkaian kegiatan pengusutan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor pendukung terjadinya kecelakaan kapal.
Laporan secara tertulis dilakukan paling lambat 3×24 jam terhitung sejak tiba di pelabuhan. Laporan tertulis tersebut akan disampaikan kepada Menteri Perhubungan serta akan disampaikan kepada
Penyalur alat kesehatan dan importir yang melakukan impor alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik in vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyampaikan pemberitahuan pabean impor yang
Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan seritifkasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 14 ayat
Dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Parwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan
Sanksi administratif yang dapat diberikan, yaitu dalam bentuk: teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; dan pembekuan sementara kegiatan usaha. Ada 2 pengaturan mengenai sanksi administratif untuk
Pedoman tata kelola bagi perusahaan terbuka yang pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan terapkan atau jelaskan (comply or explain), yang selama ini belum diatur sebelumnya dalam peraturan
Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rencana Kerja disusun oleh direksi sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana Kerja
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengesahan Badan Hukum dan
Secara substansi, proses dan permohonan pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data Perseroan sebagaimana yang diatur dalam
Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan secara elektronik kepada Menkumham, dengan cara mengisi format pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan. Untuk itu, Pemohon wajib terlebih dahulu
Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan
Peraturan perusahaan sebagai peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 angka (20)
