Pengertian Dan Syarat Kepailitan
Peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak masa lampau, dimana para kreditor menggunakan pailit untuk mengancam debitor agar segera melunasi hutangnya. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi menimbulkan…
Lawyer and Legal Consultant
Lawyer and Legal Consultant
Peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak masa lampau, dimana para kreditor menggunakan pailit untuk mengancam debitor agar segera melunasi hutangnya. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi menimbulkan…
Subyek pemohon kepailitan dapat berbeda-beda, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 2 menyebutkan bahwa subyek pemohon dapat…
Selain Kejaksaan dan Bank Indonesia, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan adalah Badan Pengawas Pasar…
Salah satu pihak yang dikenal dalam proses Kepailitan adalah Panitia Kreditor. Panitia Kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan…
Pengertian Kurator pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh…
Rapat kreditor adalah rapat yang wajib diselenggarakan setelah putusan pailit diucapkan. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004…
Pembuktian berasal dari kata “bukti”, yang berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa pada sidang pengadilan. Pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara…
Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti berada ditegah. Pengertian mediasi ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator…
Pemerintah berharap Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat meningkatkan efisiensi, kemanfaatan, dan kepastian hukum terkait dengan penggunaan meterai. Selain itu pemerintah juga…