Penyebab Perusahaan Pailit
Istilah pailit sering dikira serupa dengan bangkrut. Perusahaan dinyatakan bangkrut apabila memiliki kondisi keuangan yang tak sehat dan akhirnya mengalami kerugian yang sangat besar. Karena…
A&A Law Office
Lawyer and Legal Consultant
A&A Law Office
Lawyer and Legal Consultant
Perusahaan
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Omnibus Law sendiri diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut ketentuan dalam Undang – undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam Undang –…
Mekanisme Arbitrase
Abritase adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum. Sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang…
Jenis Dokumen AMDAL
Karena tingkat kepentingan yang sangat tinggi, penyusunan AMDAL memerlukan beberapa jenis dokumen yang harus disusun dan analisis dengan baik sebelum pembangunan proyek. Dokumen AMDAL digunakan…
Proses Kepailitan Di Pengadilan Niaga
Dalam hal wilayah Pengadilan yang berwenang memutus perkara kepailitan, terdapat beberapa hal yang harus diketahui oleh debitor dan kreditor, yaitu: Permohonan pernyataan pailit diputuskan di…
Permohonan Pailit Oleh Debitur Dan Kreditur
Dalam mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga, baik kreditor atau debitor harus memastikan kelengkapan dokumen yang diserahkan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang…
Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga
Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, prosedur permohonan Pailit adalah sebagai berikut: Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera, tercantum dalam…
Pengertian Dan Syarat Kepailitan
Peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak masa lampau, dimana para kreditor menggunakan pailit untuk mengancam debitor agar segera melunasi hutangnya. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi menimbulkan…
Pemohon Pailit Oleh Kejaksaan Dan Bank Indonesia
Subyek pemohon kepailitan dapat berbeda-beda, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 2 menyebutkan bahwa subyek pemohon dapat…
