Orientasi dari pendaftaran tanah di Indonesia adalah demi kepentingan rakyat. Dalam konteks yang lebih luas lagi pendaftaran itu selain memberi informasi suatu bidang tanah, baik
Istilah pendaftaran tanah berasal dari bahasa latin yang dikenal dengan nama “Catastic” Catastic ini kemudian berkembang di perancis dengan istilah “Cadastre” yang berarti suatu daftar
Pejabat umum, adalah orang yang diangkat oleh instansi yang berwenang, dengan tugas melayani masyarakat umum di bidang atau dalam kegiatan tertentu. Pejabat Umum dalam bahasa
Menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan jual beli adalah: “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan
Dengan adanya kelemahan sistem pendaftaran tanah yang negatif, yakni bahwa apa yang tertuang dalam sertifikat dianggap benar sampai adanya yang menyatakan sebaliknya, tidak akan memberikan
Penerbitan sertifikat oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Seorang yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara
Terdapat akta jual beli yang belum dapat dibuat oleh PPAT, seperti misalnya belum lunasnya pembayaran untuk tanah tersebut oleh pihak pembeli kepada pihak penjual, sehingga
Dalam hal ini Camat selaku PPAT melakukan pemeriksaan terhadap semua dokumen yang menjadi syarat dalam pembuatan akta jual beli, kewenangan para pihak yang akan melakukan
Camat yang merangkap PPAT secara formal tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi untuk menghindarkan terjadinya pelanggaran maka wajib menyesuaikan wilayah jabatan sebagai Camat dengan
Tukar menukar bukan diartikan sebagai suatu perjanjian dalam mana seorang pemilik tanah berjanji akan menyerahkannya kepada pihak lain, tetapi merupakan perbuatan hukum yang berupa peralihan
Bentuk perolehan hak atas tanah dalam pengadaan tanah berskala kecil melalui cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah pelepasan atau penyerahan hak atas
Perbuatan hukum yang berupa penyerahan Hak Milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga pembeli menyerahkan harganya kepada penjual.
Sertifikat sebagai alat bukti yang kuat merupakan ciri dari pendaftaran tanah negatif. Dalam sistem pendaftaran tanah negatif, sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, apa yang
Konstruksi hukum berkaitan dengan kepastian hukum disini dimaksudkan adalah kepastian hukum yang berkaitan dengan obyek, subyek dan hukumnya. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentang obyeknya,
Pihak yang memerlukan tanah dalam pengadaan tanah berskala kecil adalah instansi Pemerintah, yang meliputi Lembaga Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pengaturan wasiat wajibah dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak
Pembentukan bank tanah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membuat instrumen pengelolaan tanah menjadi domain negara, sehingga perlu pengawasan untuk memantau
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur pembentukan bank tanah, atau secara lengkap disebut badan bank tanah, hanya menyebutnya sebagai badan khusus
Sengketa ini berkaitan dengan hak-hak keperdataan, baik oleh subyek hak maupun oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap obyek haknya (tanah). Adapun yang menjadi pokok permasalahan
Maka itu berdasarkan sifatnya yang sangat vital, sangketa tanah dapat menimbulkan gangguan-gangguan dan melibatkan masyarakat banyak maka dituntut penangan secara tepat. para pihak yang terkait
Pemberian kuasa mutlak tersebut dalam praktek menjadi suatu klausul dan syarat yang umumnya dicantumkan dalam akta-akta perjanjian yang dibuat oleh para notaris sebagai partai akta,
Hak kebendaan benda tidak bergerak juga harus memperhatikan hak orang lain, salah satunya adalah hak pengabdian (Servituut) yaitu kewajiban pemilik tanah yang satu untuk digunakan
Sertikat hak milik tanah (SHM) terbit sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka SHM tersebut dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan pada Peraturan
Terjadinya konflik keluarga dalam hal waris bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan sehingga ahli waris idak memahami apa yang menjadi hak atau kewajibannya terhadap harta waris.
Penyelesaian sengketa melalui mediasi memberikan jalan yang berbeda, banyak manfaat yang kita dapat ambil, tentunya untuk mendapatkan kepastian hukum dengan cara yang murah, efesien, lebih
