
Perubahan Bea Materai
Pemerintah berharap Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat meningkatkan efisiensi, kemanfaatan, dan kepastian hukum terkait dengan penggunaan meterai. Selain itu pemerintah juga
Pemerintah berharap Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat meningkatkan efisiensi, kemanfaatan, dan kepastian hukum terkait dengan penggunaan meterai. Selain itu pemerintah juga
Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai mengatur lebih rinci terkait kapan bea meterai menjadi terutang. Saat terutang bea meterai
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (“Perseroan”), adalah badan hukum yang
Kepailitan adalah suatu konsep hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa tentang utang-piutang yang timbul di antara kreditor dan debitor. Istilah kepailitan berasal dari kata “pailit”
Konsep hukum penyelesaian sengketa bisnis muncul sebagai konsep untuk menjelaskan aturan-aturan yang berlaku atau yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan perselisihan hukum yang terjadi di dalam
Dari sudut pandang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Pengaturan yang terkait dengan kewenangan pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus yang berada di dalam lingkungan peradilan umum dalam mengesampingkan klausula arbitrase yang dikaitkan dengan prinsip
Peran dari kepolisian sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan
Hakikat penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum tersebut tidak lain adalah pikiran-pikiran badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi tersebut, antara lain: BACA JUGA : PERLINDUNGAN ATAS KERUGIAN NASABAH
Perjanjian dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, tanpa ada pihak yang bersepakat maka perjanjian tersebut tidak akan lahir, begitu juga mengenai pribadi yang membuat perjanjian
Satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan gugatan dan akibat hukum pencabutan gugatan. Alasan pencabutan gugatan sangat bervariasi,
Pengajuan Gugatan dapat dilakukan setiap orang yang mengalami atau merasa dirugikan haknya oleh orang lain melalui pengadilan. Bentuk Gugatan dapat diajukan secara lisan atau secara
Kekuasaan mengadili yang disebut yurisdiksi (jurisdiction) atau kompetensi/kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan/kewenangan mengadili
Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara
Mendirikan bangunan tentu harus mendapat izin tertulis baik dari dinas Tata kota maupun dari instansi lain. Kehadiran IMB pada sebuah bangunan sangat penting, karena bertujuan
A&A LAW OFFICE dapat memberikan pendampingan hukum bagi para debitur untuk mendapatkan solusi hukum atas situasi Force Majeure sehingga tidak melanggar perjanjian yang ada dan
PENGACARA MEREK TERBAIK DI INDONESIA Permasalahan mengenai kekayaan intelektual khususnya merek di Indonesia senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti. Dari kebanyakan kasus-kasus merek yang terjadi,
A&A Law Office adalah kantor hukum terbaik yang memberikan jasa pengacara hutang piutang Hak tanggungan sebagai jaminan bila Debitur cidera janji atau gagal membayar utangnya,
A&A LAW OFFICE adalah kantor hukum terbaik yang memberikan konsultasi hukum terkait hutang piutang Novasi adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur dimana perikatan yang sudah
A&A Law Office memberikan jasa konsultasi hukum bisnis bagi Para Pemegang Saham Minoritas yang dihadapkan pada proses Akuisisi, perlunya pendampingan hukum dari pengacara yang memahami
A&A LAw Office adalah Kantor Hukum yang memberikan jasa konsultan hukum terbaik dalam proses Akuisisi Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana akuisisi dikenal dengan
A&A Law Office adalah kantor hukum yang menyediakan jasa Legal Due Diligence (LDD) dalam proses Akuisisi, melakukan legal audit secara komprehensif menjadi sebuah keniscayaan dalam
A&A Law Office sebagai kantor pengacara memahami betul perlunya keseimbangan dalam hak dan kewajiban antara Pelaku Usaha dan Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
A&A Law Office adalah Lawyer / Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum Bisnis Online (E-Commerce) terbaik yang telah berpengalaman membantu Pelapak baik Perorangan maupun Badan