
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
Pemerintah ingin mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang perdagangan, maka dihapuslah kewajiban mendaftar ulang Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri…
Lawyer and Legal Consultant
Lawyer and Legal Consultant

Pemerintah ingin mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang perdagangan, maka dihapuslah kewajiban mendaftar ulang Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri…

Permohonan perubahan anggaran dasar CV, firma, dan/atau persekutuan perdata diajukan oleh pemohon kepada Menkumham dengan mengisi format isian perubahan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Permohonan…

Dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan…

Dalam melakukan pendaftaran pendirian persekutuan komanditer/CV, firma dan/atau persekutuan perdata, pemohon harus terlebih dahulu melakukan pengajuan nama. Pengajuan tersebut ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak…

Layanan Urun Dana melibatkan 3 pihak utama yaitu penyelenggara, penerbit dan pemodal, sebagai berikut: Penyelenggara; Penyelenggara harus berbentuk perseroan terbatas atau koperasi dengan modal paling…

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 37 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Dengan Layanan Urun Dana berbasis teknologi…

Direktur Jenderal Perdagangan Internasional menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 01/DAGLU/PER/3/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan…

Penyalur alat kesehatan dan importir yang melakukan impor alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik in vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyampaikan pemberitahuan pabean impor yang…

Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan seritifkasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 14 ayat…