
Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata
Dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Parwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan…
Lawyer and Legal Consultant
Lawyer and Legal Consultant

Dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Parwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan…

Sanksi administratif yang dapat diberikan, yaitu dalam bentuk: teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; dan pembekuan sementara kegiatan usaha. Ada 2 pengaturan mengenai sanksi administratif untuk…

Pedoman tata kelola bagi perusahaan terbuka yang pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan terapkan atau jelaskan (comply or explain), yang selama ini belum diatur sebelumnya dalam peraturan…

Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rencana Kerja disusun oleh direksi sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana Kerja…

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengesahan Badan Hukum dan…

Secara substansi, proses dan permohonan pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data Perseroan sebagaimana yang diatur dalam…

Peraturan perusahaan sebagai peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 angka (20)…

Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki IU Kawasan Industri dan memenuhi ketentuan dalam pedoman teknis kawasan industri. IU Kawasan Industri berlaku selama Perusahaan Kawasan…

Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki IU Kawasan Industri dan telah beroperasi, serta akan melaksanakan perluasan lahan Kawasan Industri wajib memperoleh IP Kawasan Industri…