Izin Perluasan Kawasan Industri

Izin Perluasan Kawasan Industri, ijin kawasan industri, ijin pemanfaatan lahan, ijin perusahaan, ijin pendirian perusahaan
Izin Perluasan Kawasan Industri

Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki IU Kawasan Industri dan telah beroperasi, serta akan melaksanakan perluasan lahan Kawasan Industri wajib memperoleh IP Kawasan Industri terlebih dahulu. Namun, perluasan Kawasan Industri yang berlokasi dalam satu kabupaten/kota tidak memerlukan persetujuan prinsip. IP Kawasan Industri diberikan apabila Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan telah memperoleh IU Kawasan Industri dengan ketentuan:

 

BACA JUGA : IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI

 

  1. memiliki izin lingkungan atas Kawasan Industri perluasan;
  2. memiliki izin lokasi perluasan;
  3. lahan yang direncanakan sebagai area perluasan telah dikuasai dan dibuktikan dengan surat pelepasan hak (SPH) atau sertifikat; dan
  4. berada dalam kawasan peruntukan industri.

Perusahaan Kawasan Industri diberi peringatan tertulis apabila memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

  1. Perusahaan Kawasan Industri melakukan perluasan tanpa memiliki IP Kawasan Industri;
  2. Perusahaan Kawasan Industri tidak menyampaikan data Kawasan Industri 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan data yang tidak benar;
  3. Perusahaan Kawasan Industri melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
  4. Perusahaan Kawasan Industri yang menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
  5. tidak memenuhi ketentuan dalam IU Kawasan Industri dan/atau IP Kawasan Industri serta pedoman teknis pengembangan kawasan industri;
  6. tidak menyelesaikan pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan industri secara lengkap.
  7. Peringatan/teguran tertulis diatas diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) bulan.

Apabila dalam masa peringatan tertulis Perusahaan Kawasan Industri belum/tidak melakukan perbaikan, maka izin usahanya akan dibekukan. Pembekuan tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan penetapan pembekuan. Apabila dalam masa pembekuan Perusahaan Kawasan Industri tidak melakukan perbaikan, IU Kawasan Industri dan IP Kawasan Industri yang bersangkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut permasalahan bidang hukum lainnya dapat menghubungi kami A&A Law Office melalui Telephone/WA di atau mengirimkan email ke lawyer@aa-lawoffice.com. A&A Law Office merupakan pengacara terbaik di Indonesia, karena didukung oleh Sumber Daya Manusia/Pengacara-pengacara yang tidak hanya ahli dibidang hukum perdata/privat, akan tetapi juga didukung oleh Pengacara-pengacara yang ahli dibidang Hukum yang lainnya.

A&A Law Office mengedepankan prinsip Profesionalisme dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi klien. Sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya selalu berpijak kepada komitmen dan tangung jawab jasa profesi dan kode etik setiap menjalankan profesi bidang hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.