August 2017

A & A Law Office

Harta Bersama Dalam Perkawinan Campur

Perkawinan Campuran Jika Anda sebagai Warga Negara Indonesia (“WNI”) akan menikah dengan warga negara asing (“WNA”) di Indonesia, berarti perkawinan Anda adalah Perkawinan Campuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor…

A & A Law Office

Perkawinan diluar negeri

Bagi seorang Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang bermaksud untuk menikah baik dengan sesama WNI atau dengan seorang Warga Negara Asing (“WNA”) (perkawinan campuran) di luar wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU…

A & A Law Office

Penggelapan Asal Usul Anak

Anda tidak boleh mengakui anak dari teman Anda tersebut. Apabila terjadi, dengan mengakui anak tersebut sebagai anak Anda dalam akta kelahirannya, Anda dapat dikenakan pidana.…

A & A Law Office

Sertifikat Hak Atas Tanah

Suatu kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan Sertifikat, berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sertifikat merupakan bukti hak atas…

A & A Law Office

Praperadilan

Pengertian Praperadilan menurut KUHP Pasal 1 Butir 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan…

A & A Law Office

Penanggungan Utang

Penanggungan utang adalah suatu perjanjian dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur,   bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya (Pasal…

A & A Law Office

Jaminan Perorangan

Jaminan Perorangan atau Borgtocht adalah perjanjian antara kreditor (berpiutang) dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor (si berutang). Perjanjian antara Kreditor dengan Pihak Ketiga (penanggung)…

A & A Law Office

Akta Kelahiran Anak Luar Kawin

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan…

A & A Law Office

Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja

Aturan Hukum mengenai jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”). Dengan UU BPJS ini dibentuk 2…

Chat A&A Law Office