Syarat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara indonesia ( WNI ) bagi warga negara asing (WNA) dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Prjanjian perkawinan idealnya dibuat sebelum melaksanakan pernikahan, namun dewasa ni tidak menutup kemungkinan perjanjian perkawinan dibuat setelah menikah A&A law office merupakan kantor pengacara terbaik
In regards to the marital property divisions, The 1974 Indonesian Marriage law stipulates that: “if an Indonesian marriage is terminated by a divorce, the marital property
A&A Law Office adalah pengacara terbaik bagi pasangan kawin campur dengan memberikan layanan konsultasi hukum dan pendampingan hukum atas segala permasalahan terkait hukum keluarga Cara
A&A law office is a law office which gives legal consultation services on shares by putting forward the principle of prudence and accuracy of the
The need for the services of a grant attorney who understands the ins and outs of the granting process that is safe and legally correct
Indonesia as a plural country has a variety of cultures. With the diversity that exists, of course there are differences in the rules related to
A&A law office is a law office which provides the best inheritance lawyer services who have years of understanding and experience relating to the distribution
When it comes to the cost of divorce, there are two main factors to take into account, which are the court fees and the legal
Are you looking for a divorce lawyer and looking to understand more about divorce law Indonesia? Before you pick up your phone, here are 3
Making a prenuptial agreement in Indonesia can help you protect premarital assets and plan for the unexpected, as you enter your marriage relationship. Prenuptial agreements
A&A Law Office is one of the lawyer in Indonesia which provides Tax and Customs services. Our Tax and Customs Practice Group provides tax and
We know how things work in Indonesia, and have excellent relations with all the relevant government and regulatory agencies. That, plus our recognized expertise and
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan dua syarat utama untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Yakni (i) perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama
Family law an law area that deals with many family matters and also domestic relations. This law is also including marriage, adoption, child abuse, child
Jika seorang WNA yang telah menikah dengan Seorang WNI maka WNA dapat memproses penerbitan Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya. Dengan catatan ia
Telah banyak Warga Negara Indonesia melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing, di Indonesia perkawinan semacam itu disebut sebagai perkawinan campuran. Pasal 57 Undang-Undang No. 1
Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) adalah izin yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal sementara di Indonesia. Peraturan untuk orang asing yang boleh mendapatkan
Perkawinan Campuran Jika Anda sebagai Warga Negara Indonesia (“WNI”) akan menikah dengan warga negara asing (“WNA”) di Indonesia, berarti perkawinan Anda adalah Perkawinan Campuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor
Bagi seorang Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang bermaksud untuk menikah baik dengan sesama WNI atau dengan seorang Warga Negara Asing (“WNA”) (perkawinan campuran) di luar wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU
Baik UU Ketenagakerjaan, Permenaker 16/2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenaker 35/2015, serta peraturan pelaksana lainnya tidak mengatur mengenai etika TKA. Meski demikian, etika kesantunan dalam
Dasar hukum mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) di antaranya tertuang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata
Background Ministry of Finance has issued the Minister of Finance Regulation Number 90/PMK.03/2015 on the Amendment of Minister of Finance Regulation Number 253/PMK.03/2008 on the
In regards to the marital property divisions, The 1974 Indonesian Marriage law stipulates that: “if an Indonesian marriage is terminated by a divorce, the marital property
In regards to the child custody within an Indonesian divorce proceedings, the court would generally given the child custody to the mother, as stipulated on
