Artikel Hukum
Perlindungan Profesi Advokat
Dalam beberapa waktu terakhir kita mendengar kabar beberapa orang yang sedang melaksanakan profesinya terpaksa berhadapan dengan proses hukum mulai dari advokat yang sedang melaksanakan tugas
Form Konsultasi Online
Menu
Artikel Hukum
Artikel Hukum
Pengertian Pro Deo
Lain halnya dengan Pro Deo, Pro Deo adalah proses hukum atau perkara dari Pro Bono. Pembiayaan Pro Deo akan dibiayai oleh negara melalui Anggaran Mahkamah
Artikel Hukum
Pengertian Pro Bono
Pro Bono berasal dari bahasa latin yang berarti demi kebaikan publik atau pemberian cuma-cuma terhadap suatu layanan atau jasa kepada orang yang membutuhkan. Orang yang
Artikel Hukum
Wewenang Lembaga Sensor Film
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film mengatur mengenai tugas dan wewenang dalam menjalankan tugasnya. Lembaga Sensor Film dibentuk untuk melakukan
Artikel Hukum
Peran Advokat
Secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat telah menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum. Menegakkan hukum lazim diartikan sebagai mempertahankan hukum atau
Artikel Hukum
Pengaduan Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik
Setiap pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Pengaduan dan penanganan pengaduan dilakukan berdasarkan
Artikel Hukum
Hak Dan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik
Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Adapun data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan
Artikel Hukum
Pembenahan Administrasi Peradilan
Dalam pembenahan administrasi peradilan, harus dimulai sejak pelaporan, pengaduan, ataupun pendaftaran pelayanan hukum sampai ke tahap eksekusi putusan dan pemasyarakatan merupakan satu kesatuan proses mulai
Artikel Hukum
Asas Presumptio Iustae Causa
Asas Presumptio Iustae Causa dianut dalam prinsip umum Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa
Artikel Hukum
Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik (Public Service)
Persoalan mengenai pelayanan publik di Indonesia merupakan keharusan manakala seorang pejabat diberikan mandat oleh undang-undang untuk melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai aspek dasar
Artikel Hukum
Typo penulisan nama dalam Surat Gugatan
A&A Law Office merupakan pengacara yang kredibel dan berintegritas tinggi, di dukung dengan Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidangnya, selain itu juga tidak kalah
Artikel Hukum
Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Mediasi
A&A Law Office merupakan pengacara sengketa pemilu terbaik di Indonesia, karena didukung oleh Sumber Daya Manusia/Pengacara-pengacara yang tidak hanya ahli dibidang hukum perdata/privat, akan tetapi
Artikel Hukum
Kekuasaan Mengadili Pengadilan
Kekuasaan mengadili yang disebut yurisdiksi (jurisdiction) atau kompetensi/kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan/kewenangan mengadili
Artikel Hukum
Syarat Penggabungan Gugatan
Ada 2 (syarat) pokok penggabungan gugatan, yaitu: Terdapat hubungan erat Menurut Soepomo “antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin” (innerlijke samenhang). Dalam
Artikel Hukum
Prosedur Gugatan Sederhana
Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara
Artikel Hukum
Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
Mendirikan bangunan tentu harus mendapat izin tertulis baik dari dinas Tata kota maupun dari instansi lain. Kehadiran IMB pada sebuah bangunan sangat penting, karena bertujuan
Artikel Hukum
Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik
Artikel Hukum
Penggabungan Gugatan
Penggabungan gugatan dapat terjadi sebagaimana terdapat dalam hukum acara perdata. Penggabungan gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau (samenvoeging van vordering), yaitu penggabungan lebih dari satu
Artikel Hukum
Prosedur Pencabutan Gugatan di Pengadilan
Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) dan Reglement Buiten Govesten (RBg) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan. Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271
Artikel Hukum
Pelaksanaan asas Nebis In Idem
Nebis In Idem adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya.
Artikel Hukum
Keterangan Palsu di Persidangan dapat di Pidana
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
Artikel Hukum
Intervensi Pihak Ketiga dalam Gugatan
Dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, dalam hal pengikut-sertaan
Artikel Hukum
Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat
Dalam hukum adat dikenal adanya harta gono-gini, dan harta pusaka atau harta asal. Gono-gini diartikan sebagai harta perolehan bersama selama bersuami-isteri. Sedangkan harta asal lebih
Artikel Hukum
Harta Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan
Ada jenis harta perkawinan, yaitu : Harta Bersama dan Harta Bawaan. Harta Bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan yang dalam hukum adat disebut harta
Artikel Hukum
Hak Waris Anak Tiri
Hak warisan dapat diberikan terhadap anak kandung ataupun anak tiri melalui surat wasiat yang diberikan oleh orang tuanya. Anak tiri merupakan anak salah seorang suami
