Lawyer and Legal Consultant
Lawyer and Legal Consultant
Baik UU Ketenagakerjaan, Permenaker 16/2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenaker 35/2015, serta peraturan pelaksana lainnya tidak mengatur mengenai etika TKA. Meski demikian, etika kesantunan dalam…
Terkait dengan keterlambatan angkutan udara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU Penerbangan”) menjelaskan definisi keterlambatan sebagai: “Terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan…
Dasar hukum mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) di antaranya tertuang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata…
Prosedur penyelesaian perselisihan menurut UU 2/2004 adalah melalui perundingan bipartit, penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Jika Mediasi atau Konsiliasi tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian…
Saat ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang paling menarik bagi para investor asing, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2007, Pemerintah menerbitkan…
Untuk masalah gaji, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”), upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari…
pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri…
Jika ada kematian, yang harus dilakukan pertama kali adalah mengurus surat kematian, kemudian, untuk warga negara Indonesia (“WNI”) membuat Surat Keterangan Waris (SKW) di Lurah yang dikuatkan…
Hak Pakai pada prinsipnya adalah hak atas tanah yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”). Selain Hak Pakai, ada juga misalnya…
