Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan secara elektronik kepada Menkumham, dengan cara mengisi format pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan. Untuk itu, Pemohon wajib terlebih dahulu membayar biaya permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan melalui bank persepsi sebelum mengisi Format Pendirian. Besarnya biaya pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Kementrian. Pengisian Format Pendirian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, berupa surat pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendirian telah lengkap. Adapun, dokumen pendirian disimpan oleh notaris, yang meliputi:
BACA JUGA : PENGAJUAN NAMA PERKUMPULAN
- akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris, yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- program kerja;
- sumber pendanaan;
- surat keterangan domisili;
- nomor pokok wajib pajak atas nama Perkumpulan; dan
- surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.
Selain itu, Pemohon juga wajib untuk mengisi surat pernyataan secara elektronik, yang menyatakan bahwa Format Pendirian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menkumham akan langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum apabila Format Pendirian dan keterangan dokumen pendukung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menkumham menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum Perkumpulan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Pernyataan Tidak Berkeberatan. Keputusan Pengesahan disampaikan kepada Pemohon secara elektronik, dan notaris secara sendiri dapat langsung melakukan pencetakan Keputusan Pengesahan.
Apabila permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan tidak dapat diajukan secara elektronik oleh karena tidak terdapatnya jaringan internet pada tempat kedudukan notaris, atau Sistem Administrasi Badan Hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman dari Menkumham, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan secara manual. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dengan melampirkan (i) dokumen pendukung; dan/atau (ii) surat keterangan dari kepala kantor telekomunikasi setempat, yang menyatakan bahwa tempat kedudukan notaris belum terjangkau fasilitas internet.
Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut permasalahan bidang hukum lainnya dapat menghubungi kami A&A Law Office melalui Telephone/WA di+62 812-4637-3200 atau mengirimkan email ke lawyer@aa-lawoffice.com. A&A Law Office merupakan pengacara terbaik di Indonesia, karena didukung oleh Sumber Daya Manusia/Pengacara-pengacara yang tidak hanya ahli dibidang hukum perdata/privat, akan tetapi juga didukung oleh Pengacara-pengacara yang ahli dibidang Hukum yang lainnya.
A&A Law Office mengedepankan prinsip Profesionalisme dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi klien. Sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya selalu berpijak kepada komitmen dan tangung jawab jasa profesi dan kode etik setiap menjalankan profesi bidang hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
