Hukum Pidana
Bentuk Kekerasan Yang Dialami Istri
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
Form Konsultasi Online
Menu
Hukum Pidana
Hukum Bisnis
Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha
Peran dari kepolisian sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan
Hukum Pidana
Tindak Pidana Perdagangan Orang
Perdagangan orang adalah bentuk manusia modren dari “perbudakan manusia”. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran arkat dan martabat manusia. Bertambah
Hukum Pidana
Peranan Kepolisian Dalam Penindakan Pelaku Perdagangan Orang
Penyelenggaraan kewajiban dan wewenang kepolisian dapat dicapai dengan pencegahan dan menekan berkembangnya tindak pidana. Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam
Hukum Pidana
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
Penegakan aturan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi memiliki tata cara tersendiri sehingga dalam melakukan sebuah penegakan hukum terhadap suatu perkara tindak
Hukum Pidana
Kerugian Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Faktor utama korupsi biasanya kemiskinan jadi akar dari masalah korupsi, hal ini terlihat ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran konsumtif dari penyelenggara Negara. Namun paradigma tersebut tergeser
Hukum Pidana
Upaya Penanggulangan Kejahatan Seksual
Bahwa tidak semua perbuatan tercela atau yang melanggar nilai-nilai kesusilaan masyarakat dapat dijadikan sebagai tindak pidana. Agar perbuatan tersebut dapat diancamkan pidana (masalah kriminaliasi) maka
Hukum Pidana
Kebijakan Non Penal Penanggulangan Kejahatan Seksual
Penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak, yang terus mengalami peningkatan tidak hanya melalui upaya kebijakan penal (hukum pidana), tetapi perlu mendapat dukungan kebijakan nonpenal. Kebijakan di
Hukum Pidana
Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online menurut KUHAP
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, yakni membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal tersebut juga merupakan suatu
Hukum Pidana
Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Seperti hal nya tadi sudah dikatakan, mengenai alat bukti yang sah secara umum memang berdasarkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun saat ini mengenai
Hukum Keluarga
Restitusi Korban Tindak Pidana Terhadap Anak
Ahkir-akhir ini korban tindak pidana kejahatan terhadap anak seperti : korban kekerasan fisik dan/atau psikis, korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, korban anak yang dieksploitas secara
Hukum Pidana
Mengirim Foto Telanjang Dapat Dipidana
Perbuatan mengirim foto bugil (telanjang) yang sehingga menimbulkan kerugian (imaterial) dan bahkan dapat menimbulkan keretakan rumah tangga. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang di larang dan
Hukum Pidana
Karena Jempolmu Berujung Penjara
Menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan
Hukum Pidana
Asmara Yang Dilarang Hukum
Perselingkuhan selain dilarang oleh agama juga dapat memicu retaknya bahtera rumah tangga. Jika perselingkuhan telah mengarah ke perbuatan zina, maka suami/istri dari pasangan yang melakukan
Hukum Pidana
Praperadilan Dalam Hukum Pidana
Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang : a) Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau
Artikel Hukum
Kekuasaan Mengadili Pengadilan
Kekuasaan mengadili yang disebut yurisdiksi (jurisdiction) atau kompetensi/kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan/kewenangan mengadili
Artikel Hukum
Pelaksanaan asas Nebis In Idem
Nebis In Idem adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya.
hukum kesehatan
Kelalaian Medik di dalam Hukum Kesehatan Indonesia
Mungkin kita sangat jarang mendengar istilah kelalaian medik di dalam kehidupan sehari hari, masyarakat awam lebih sering mengatakan ketika terjadi suatu tindakan dokter, tenaga kesehatan
hukum kesehatan
Hukum Pidana Terhadap Praktik Dokter Gigi Palsu
Memasuki era global yag terjadi seperti saat ini, profesi kedokteran dan kedokteran gigi menjadi salah satu profesi yang mendapatkan sorotan masyarakat. Hal ini merupakan pertanda
Hukum Keluarga
Pengacara Imigrasi
UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Imigrasi) merupakan dasar hukum utama baik bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) maupun bagi Warga Negara Asing
Hukum Pidana
PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA MENURUT HUKUM
Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut
Hukum Pidana
Pengacara Kasus Pidana
A & A Law Office adalah pilihan terbaik dalam membantu setiap masalah terkait hukum yang anda alami, Kami memiliki pengalaman dalam urusan Hukum Pidana Pengacara Perkara
Hukum Pidana
Praperadilan
Pengertian Praperadilan menurut KUHP Pasal 1 Butir 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan
Hukum Pidana
Perlindungan hukum pada Tersangka
Perlindungan hukum dapat dilihat dari pengertian kata “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan memiliki pengertian tempat berlindung atau bersembunyi. Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam
Hukum Pidana
Fidusia
Pengertian Fidusia Pada dasarnya fidusia berkaitan dengan hutang piutang antara kreditor dengan debitor dimana sebagai jaminanya menyertakan objek jaminan baik berupa benda bergerak maupun benda
