Ketenagakerjaan

Mengundurkan Diri Karena Paksaan Dari Perusahaan

Dalam UU Ketenagakerjaan dikenal dengan istilah mengundurkan diri atas kemauan sendiri atau pemutusan hubungan kerja karena kemauan sendiri. Syarat pengunduran diri atas kemauan sendiri (resign)…

Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Masa Percobaan

Dalam hal karyawan tersebut merupakan karyawan dengan PKWTT (masa percobaan hanya dapat diberlakukan bagi pekerja dengan PKWTT) yang sedang dalam masa percobaan, maka tidak ada kompensasi bagi…

Perusahaan Merugi karena Karyawan Mengundurkan Diri

Saat terjadi kerugian yang dialami oleh perusahaan karena karyawan yang mengundurkan diri, maka Perusahaan hanya bisa menuntut ganti rugi sebesar upah pekerja/karyawan sampai batas waktu…

PENGACARA SENGKETA KETENAGAKERJAAN

A&A Law Office adalah kantor Advokat / Lawyer / Pengacara Ketenagakerjaan yang berkomitmen untuk memberikan jasa pelayanan terbaik dibidang hukum ketenagakerjaan baik bagi kalangan Pengusaha…

Sengketa Hukum Ketenagakerjaan

Sering kali dalam dunia usaha dihadapkan pada situasi adanya tuntutan yang beraneka ragam baik oleh karyawan maupun oleh mantan karyawan. Begitupun sebaliknya perusahaan yang tidak…

Karyawan Kontrak Yang Mengundurkan Diri

Bagi Anda seorang karyawan kontrak, yaitu karyawan yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu), maka pertimbangkan kembali kalau Anda berkeinginan untuk mengundurkan…

Tips Menghadapi Perundingan Bipartit

Disamping adanya kemauan dari para pihak yang berselisih untuk menggunakan Perundingan Bipartit sebagai forum penyelesaian yang utama, diperlukan juga cara-cara tertentu agar Perundingan Bipartit tersebut menjadi…

Perundingan Bipartit

Perundingan Bipartit adalah forum penyelesaian internal antara pengusaha dan pekerjanya, apabila terjadi perselisihan hubungan industrial. Sifat dari Perundingan Bipartit tersebut adalah musyarawarah untuk mencapai mufakat atau dalam…

Memilih Yurisdiksi Pengadilan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Bicara tentang kompetensi relatif suatu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terkait gugatan perselisihan hubungan industrial, ketentuan Pasal 81 Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial…