Pengacara Terbaik di Indonesia
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, tindak pidana korupsi, pencucian uang
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Penegakan aturan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi memiliki tata cara tersendiri sehingga dalam melakukan sebuah penegakan hukum terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi mestilah melalui beberapa tahapan agar terciptanya sebuah penegakan hukum yang bersih, adil, jujur dan memiliki kepastian hukum yang jelas.

 

BACA JUGA : KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

 

Tindak pidana korupsi yang dikatagorikan dalam hal kejahatan luar biasa perlu ditangani dengan penanganan yang khusus sehingga perlu aturan atau perundang-undangan khusus dalam aturan tindak pidana korupsi tersebut. “Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukannya tanpa pandang bulu, artinya ketika terjadi suatu perkara kasus tindak pidana korupsi telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti serta unsur-unsur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pelakunya bisa diproses ke tahap persidangan.

Jaksa menerapkan ataupun melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil tetap melanjutkan ke tahap proses persidangan karena menurut kriteria objektif, perbuatan dari pelaku telah memenuhi unsur yang ada tindak pidana korupsi sehingga tidak ada perbedaan dalam proses penegakan hukum walapun kerugian yang ditimbulkan tersebut sangatlah kecil, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya kecil dan besar sama saja karena hukum yang berlaku umum yang menyamaratakan dan tidak memilih dalam penegakannya.

Sehingga besar atau kecil bukan menjadi alasan untuk menghentikan atau menghapus pidana yaitu terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hal ini juga yang menyebabkan kebijakan Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus tidak mempengaruhi dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang nilai kerugian yang kecil. Terkait dengan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, orang atau pelaku tindak pidana korupsi bagian dari masyarakat.

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut permasalahan bidang hukum lainnya dapat menghubungi kami A&A Law Office melalui Telephone/WA di atau mengirimkan email ke lawyer@aa-lawoffice.com. A&A Law Office merupakan pengacara terbaik di Indonesia, karena didukung oleh Sumber Daya Manusia/Pengacara-pengacara yang tidak hanya ahli dibidang hukum perdata/privat, akan tetapi juga didukung oleh Pengacara-pengacara yang ahli dibidang Hukum yang lainnya.

A&A Law Office mengedepankan prinsip Profesionalisme dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi klien. Sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya selalu berpijak kepada komitmen dan tangung jawab jasa profesi dan kode etik setiap menjalankan profesi bidang hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jenis Dokumen AMDAL

Karena tingkat kepentingan yang sangat tinggi, penyusunan AMDAL memerlukan beberapa

Ancaman UU ITE

Dewasa ini, terdapat beberapa hal yang tidak dapat dipisahkan dari

5/5
WhatsApp WhatsApp us