Bank Tanah dan Pengelolaan Tanah
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur pembentukan bank tanah, atau secara lengkap disebut badan bank tanah, hanya menyebutnya sebagai badan khusus…
A&A Law Office
Lawyer and Legal Consultant
A&A Law Office
Lawyer and Legal Consultant
July 2021
Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online menurut KUHAP
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, yakni membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal tersebut juga merupakan suatu…
Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Seperti hal nya tadi sudah dikatakan, mengenai alat bukti yang sah secara umum memang berdasarkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun saat ini mengenai…
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Masa Pandemic Covid-19
Perlindungan Konsumen bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga pelaku usaha ikut andil dalam melindungi konsumen. Disini pemerintah berperan dalam membentuk peraturan dan penegakan hukum melalui…
Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kesehatan Ilegal Pada Masa Pandemik Covid-19
Dunia saat ini tengah waspada dengan penyebaran sebuah virus yang dikenal dengan virus corona. Coronaviruses (CoV) merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai…
Sengketa Hak Ulayat Pada Masyarakat
Sengketa ini berkaitan dengan hak-hak keperdataan, baik oleh subyek hak maupun oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap obyek haknya (tanah). Adapun yang menjadi pokok permasalahan…
Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Pada Masyarakat
Maka itu berdasarkan sifatnya yang sangat vital, sangketa tanah dapat menimbulkan gangguan-gangguan dan melibatkan masyarakat banyak maka dituntut penangan secara tepat. para pihak yang terkait…
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (2)
Permohonan untuk penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diajukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan disertai alasan yang…
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (1)
Apabila segala upaya telah dilakukan namun pemutusan hubungan kerja tetap tidak dapat dihindarkan, maka maksud pemutusan hubungan kerja tersebut wajib dirundingkan terlebih dahulu secara sukarela…
